Jumat, Juni 10, 2011

WISMP BRIDGING / TUJUAN

§Fasilitasi koordinasi NPIU Ditjen Bina Bangda dengan Bank Dunia, NSCWR, NPMU, NPIU, PPMU/PPIU Bappeda provinsi, KPMU/KPIU Bappeda kabupaten, dan pihak terkait lainnya.
§Persiapan perencanaan dan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam penyusunan rencana program kegiatan tahunan (AWP) WISMP 2 dan implementasi kegiatannya.
§Penyusunan bench mark program WISMP 2 sebagai dasar pencapaian kinerja dan target yang direncanakan.
§Penyusunan panduan/petunjuk teknis/modul/format/instrumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengangaran program penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi program WISMP 2.
§Pelaksanaan kegiatan program WISMP 2 komponen 2 (peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif) pada NPIU Ditjen Bina Bangda, PPMU/PPIU Bappeda provinsi, dan KPMU/KPIU Bappeda kabupaten
§Konsolidasi FMR WISMP 1 (JanuariDesember 2010) dan konsolidasi AWPr tahun anggaran 2011.
§Pengelolaan kegiatan administrasi keuangan program WISMP 2 pada NPIU Ditjen Bina Bangda dan PPMU/PPIU Bappeda provinsi dan KPMU/KPIU Bappeda kabupaten.
§Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen pendataan program WISMP 1 dan pelaksanaan kegiatan program WISMP 2 secara terpadu.
§Fasilitasi program monitoring dan evaluasi mencakup supervise, monitoring, dan evaluasi program WISMP 2 komponen 2 (peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif) pada NPIU Ditjen Bina Bangda, PPMU/PPIU Bappeda provinsi, dan KPMU/KPIU Bappeda kabupaten.
§Fasilitasi program pelaporan kegiatan WISMP 2 komponen 2 (peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif) pada NPIU Ditjen Bina Bangda, PPMU/PPIU Bappeda provinsi, dan KPMU/KPIU Bappeda kabupaten.
danya bahan pertemuan koordinasi NPIU Bangda terkait dengan pelaksanaan program WISMP 2 tahun 2011.
§Adanya menu program WISMP 2 selama lima tahun untuk komponen 2 (PIP) di bawah koordinasi NPIU Bangda.
§Adanya data dasar (bench mark) program WISMP 2 sebagai dasar pencapaian kinerja dan target yang direncanakan.
§Adanya panduan/format/instrumen terkait pelaksanaan kegiatan dan pengangaran program penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi program WISMP 2
§Adanya rencana kegiatan program WISMP 2 komponen 2 (peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif) pada NPIU Ditjen Bina Bangda, PPMU/PPIU Bappeda provinsi, dan KPMU/KPIU Bappeda kabupaten

Kamis, Juni 09, 2011

MENU KEGIATAN WISMP APL-2 PROVINSI ACEH (draft)

MENU PROGRAM WISMP-2 ( 2011-2014)

USULAN KEGIATAN WISMP APL-2 NPIU BANGDA DAN BAPPEDA
SUB KOMPONEN B.1 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF

NO.
KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
PENANGGUNG JAWAB
A
Penyadaran Publik


1.
Penyiapan materi/dokumen penyadaran publik (publik awarness) pengelolaan irigasi partisipatif.
Tersedianya materi penyadaran publik (publik awarness) pengelolaan irigasi partisipatif.
BANGDA
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
2.
Pelaksanaan penyadaran publik (a.l. sosialisasi, dialogis, dan apresiasi).
Meningkatnya pemahaman publik (a.l mengenai sosialisasi, dialogis dan apresiasi).
BANGDA
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
3.
Jambore PPSIP
Adanya tukar pengalaman pembelajaran keberhasilan PPSIP dan penguatan KPI
BANGDA
B
PERDA Irigasi


1.
Penyusunan dan konsultasi publik Konsep Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi.
Konsep Perda tentang Irigasi.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
2.
Penetapan dan sosialisasi PERDA tentang Irigasi
Adanya jadwal sosialisasi dan rapat penetapan Perda tentang Irigasi.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
3.
Tindak Lanjut Perda melalui Penyusunan Renstra PPSIP/RP2I dan Penguatan KPI
Adanya sinkronisasi Renstra PPSIP/RP2I dan Penguatan KPI dengan Perda Irigasi
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
C
Penguatan dan Redefinisi Tugas KPI


1.
Penyusunan dan konsultasi publik Konsep Surat keputusan Gubernur/Bupati tentang redefinisi tugas KPI.
Tersedianya konsep SK Gubernur/Bupati tentang redefinisi tugas KPI.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
2.
Penetapan dan sosialisasi SK Gubernur/Bupati tentang redefinisi tugas KPI.
Terdefinisinya tugas dan tanggung jawab  SK Gubernur / Bupati tentang redefinisi tugas KPI
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
3.
Penugasan personil sesuai redefinisi tugas KPI
Adanya sinkronisasi penyelenggaraan PPSIP.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.


4.
Rapat koordinasi rutin dan berkala program penguatan KPI
Terselenggaranya rapat rutin dan berkala
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
5.
Penyusunan modul pelatihan KPI dalam rangka pelaksanaan program PPSIP (metode dan syllabus).
Tersedianya modul pelatihan KPI (metode dan syllabus)
BANGDA
6.
Pelatihan KPI  dalam rangka pelaksanaan program PPSIP berbasis TNA
Meningkatnya kemampuan KPI
BAPPEDA Prov.
7.
Lokakarya kinerja KPI.
-    Terselenggaranya lokakarya di tingkat provinsi
-    Adanya proses tukar informasi kinerja KPI antar kabupaten
BAPPEDA Prov.
8.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja KPI.
Meningkatnya kinerja KPI.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
9.
Pengembangan Pusat Pengolahan Data dan Informasi KPI.
Tersedianya data dan informasi program PPSIP dan KPI yang berkelanjutan.

BANGDA
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
D
FKDI


1.
Pembentukan & penguatan forum koordinasi daerah irigasi
Terbentuk dan tersusunnya program FKDI.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
2.
Rapat berkala forum koordinasi daerah irigasi
Meningkatnya koordinasi di daerah irigasi.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
E
KOMIR


1.
Pembentukan dan penetapan SK Gubernur/Bupati tentang Komisi Irigasi
Terbentuknya Komisi Irigasi.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
2.
Penyusunan program dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan tahunan.
Adanya sinkronisasi program PPSIP 5 tahunan dan 1 tahunan.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
3.
Rapat berkala dan rutin Komir
Terlaksananya pertemuan.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
4.
Penyusunan penetapan konsep pedoman evaluasi kinerja Komir
Adanya pedoman evaluasi kinerja Komis di Daerah
BANGDA
5.
Pembekalan Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Komir
Adanya peningkatan kemampuan penyusunan dan pelaksaaan program kerja Komir
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.



6.
Pelatihan/Coaching Komisi Irigasi
Adanya pemahaman KOMIR terhadap TUPOKSI-nya yang strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Bappeda Prov.
Bappeda Kab.
7.
Studi Banding Komisi Irigasi Provinsi dan kabupaten antar peserta program WISMP
Adanya kesadaran untuk meningkatkan kinerja komisi irigasi baik prov maupun kabupaten agar dapat saling berbagi pengalaman dan menilai kinerja sendiri
Bappeda Prov.
Bappeda Kab.
F
Program Pendampingan


1.
Pengadaan TPM dan KTPM.
Tersedianya TPM dan KTPM.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
2.
Operasional TPM dan KTPM.
Tersedianya biaya operasional TPM dan KTPM
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
3.
TOT TPM dan KTPM.
Tersedianya trainer untuk TPM dan KTPM.
BANGDA
4.
Pelatihan TPM dan KTPM.
Terselenggaranya pelatihan TPM dan KTPM.
BAPPEDA Prov.
5.
Evaluasi kinerja TPM dan KTPM.
Meningkatnya kinerja TPM dan KTPM
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
6.
Sinkronisasi program pendampingan dengan Fasilitasi pembinaan dan penguatan KPL.
-    Terintegrasinya program pendampingan oleh TPM/KTPM dengan KPL
-    Terlaksananya program pendampingan berbasis KPL
BAPPEDA Kab.
7.
Lokakarya program pendampingan.
Terselenggaranya lokakarya
BAPPEDA Prov.
8.
Lomba penilaian TPM/KTPM terbaik dalam di Provinsi/Kabupaten
Peningkatan motivasi dan keterampilan TPM/KTPM sebagai pendaming mayarakat petani.
Bappeda Prov.
Bappeda Kab.
G
PSETK


1.
TOT PSETK
Tersedianya tenaga pelatih PSETK di Prov. dan Kab.
BANGDA
2.
Pelatihan penyusunan PSETK dengan metode PPKDI.
Meningkatnya kemampuan P3A/GP3A/IP3A,  Dinas  Kabupaten dalam menyusun PSETK
BAPPEDA Prov.
3.
Pelaksanaan Penyusunan PSETK
Tersusunnya dokumen PSETK di tingkat DI
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
4.
Tindak lanjut hasil PSETK untuk proses perencanaan PPSIP
Tersusunnya program kerja terpadu hasil kegiatan PSETK
BAPPEDA Prov
BAPPEDA Kab.

5.
Sosialisasi pemanfaatan dokumen PSETK
Telah digunakannya dokumen PSETK sebagai rujukan dalam Musrenbang, termasuk dalam design dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pertanian beririgasi
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
6.
Monitoring dan evaluasi penyusunan PSETK
Meningkatnya pemanfaatan PSETK dalam perencanaan dan pembangunan DI
BANGDA
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
H
Dana Pengelolaan Irigasi


1.
Sosialisasi dan Monitoring DPI
Adanya surat penyediaan DPI di Daerah
BANGDA
I
Alih Fungsi Lahan


2.
Menyusun mekanisme insentif dan dis – insentif untuk mencegah alih fungsi lahan beririgasi.
Berkurangnya / sedikitnya alih fungsi.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
3.
Mendorong adanya penegakan hukum untuk mencegah alih fungsi lahan beririgasi teknis.
Adanya Kepres tentang penegakan alih fungsi.
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.
4.
Sosialisasi UU Pencegahan Alih Fungsi Lahan
Adanya pemahaman tentang penvegahan alih fungsi lahan
BANGDA
BAPPEDA Prov.
BAPPEDA Kab.

Keterangan:
            : Usulan baru program WISMP APL 2